Presiden Prabowo Subianto terus mengambil langkah untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan. Salah satu strategi yang akan dilakukan adalah dengan menutup 700 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga akhir tahun 2026. Langkah ini bertujuan untuk menghemat anggaran pengeluaran rutin negara, yang diperkirakan mencapai Rp100 triliun.
Dengan menutup BUMN yang tidak berkinerja, pemerintah berharap dapat mengurangi beban anggaran negara. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pengelolaan sumber daya negara. Langkah ini juga didukung oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya kinerja sektor swasta dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik.
Menutup BUMN tidak berarti bahwa pemerintah akan langsung menutup semua operasional. Pemerintah akan melakukan evaluasi dan penilaian terhadap setiap BUMN untuk menentukan apakah BUMN tersebut masih layak untuk tetap beroperasi. BUMN yang tidak berkinerja akan ditutup dan digantikan dengan skema lainnya, seperti kerjasama dengan swasta atau layanan publik.
Dengan demikian, pemerintah berharap dapat mencapai tujuan untuk menghemat anggaran negara dan meningkatkan kinerja pemerintahan. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan kinerja ekonomi negara.
